FPKS Tak Mau Paksa, Hanya Minta Kesadaran Sri Mulyani & Boediono

Jakarta - Usulan nonaktif bagi Sri Mulyani dan Boediono terus bergulir, termasuk dari Partai Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. Menanggapi usulan itu, Fraksi PKS berpendapat tidak dalam posisi mendukung atau tidak, melainkan meminta kesadaran kedua mantan pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

"Terhadap usulan yang mendorong supaya nonaktif, PKS tidak mau masuk dalam perdebatan hukum dan adminsitrasi, tapi kesadaran individu," kata Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal saat berbincang dengan detikcom , Jumat (11/12/2009).

Mustafa mencatat, Sri Mulyani dan Boediono adalah pejabat negara yang selalu mendengungkan good coorporate governance. Dengan kasus Bank Century yang menerpa keduanya, kata Mustafa, FPKS berharap pada kesadaran keduanya.

"Kami mempersilakan Pak Boediono dan Sri Mulyani melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tidak dipaksa, tapi lebih ke kesadaran individu," ujarnya.

Ditanya apakah harapan atas kesadaran Sri Mulyani dan Boediono hanya untuk nonaktif saja atau mundur sekalian, FPKS, kata Mustafa menyerahkan kembali kepada keduanya.

"Tergantung pada pilihan-pilihan yang mereka pilih," kata Mustafa.

Mustafa secara khusus mengapresiasi pejabat negara di Jepang yang punya budaya malu dan akhirnya mundur jika kinerjanya tidak memuaskan.

"Apalagi jika kemudian masuk dalam proses hukum," ucapnya. (lrn/iy)

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/12/11/105017/1258363/10/fpks-tak-mau-paksa-hanya-minta-kesadaran-sri-mulyani-boediono

Menkominfo: Facebooker Tak Bisa Dibendung

"Di masa reformasi ini seseorang bebas mengemukakan pendapatnya," kata Menkominfo.

Indra Darmawan

Aksi Anti Korupsi di Bundaran HI : Facebook (ANTARA/Puspa Perwitasari)

VIVAnews - Maraknya aksi dukung mendukung yang dilakukan melalui situs jejaring sosial Facebook, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring tak dapat dicegah.

Pemerintah pun, menurut dia, tak akan menerapkan strategi khusus untuk menghadapi maraknya aksi ini. "Di masa reformasi ini seseorang bebas mengemukakan pendapatnya dan saya sendiri juga seorang blogger," jelas Menkominfo Tifatul Sembiring di Nusa Dua, Bali, Kamis, 12 November 2009.

Berbeda dengan Menkominfo, sebelumnya Kapolri justru meminta agar Polri menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi derasnya arus informasi yang berkembang di Facebook.

"kita tahu ada kemajuan teknologi, ada Facebook, ada pendapat dari tokoh masyarakat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat. Polri harus menyiapkan strategi ke depan seperti misalnya sekarang kita sedang ditempa dalam kasus Bibit," ujar Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Dalam dua pekan belakangan, masyarakat memang diramaikan dengan isu politis pertikaian antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu panas itu juga menyebar ke jejaring sosial Facebook, terutama sejak hadirnya grup "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto", sejak Kamis 29 Oktober 2009.


Hingga kini grup tersebut mampu menghimpun lebih dari 1 juta dukungan pengguna Facebook. Akibatnya sejak itu bermunculan grup-grup yang pro maupun kontra, dengan menggunakan titel "Gerakan 1.000.000 Facebookers..", "Gerakan Sejuta Facebookers...", atau grup-grup menggunakan istilah mafia peradilan.

Namun demikian, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengimbau bahwa bagaimanapun komunikasi dilakukan, baik langsung maupun menggunakan fasilitas elektronik, selayaknya harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita tentunya menghargai pendapatnya mereka (Facebooker) tapi kita juga mengimbau supaya pandangan itu disampaikan secara bertanggung jawab, yang berdasarkan data dan informasi yang benar bukan dari rumor," kata dia.

Menurut Tifatul, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan agenda utama pemerintahan SBY, termasuk membersihkan mafia peradilan seperti para makelar kasus. "Presiden juga telah membentuk tim, dan saya rasa semua setuju tentang hal itu."

Mengenai kisruh antara KPK dan institusi Polri yang tengah menghadapi masalah hukum, Tifatul mempersilakan semuanya diselesaikan secara hukum. "Sesuai dengan fakta yang ada," ujar Tifatul.

Sumber : http://teknologi.vivanews.com/news/read/105137-menkominfo__facebooker_tak_bisa_dibendung

Fahri Hamzah: Kasus Dimyati Tak Terkait DPR

Kasus Dimyati, ujar Fahri, terjadi sebelum menjadi anggota DPR.

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Bupati Pandeglang Dimyati Natanegara tiba di Kejaksaan Tinggi Banten (Antara/ Asep Fathulrahman)

VIVAnews - Penahanan salah seorang anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusuma, atas dugaan korupsi sebesar Rp 200 miliar, sekali lagi membuat Komisi III DPR disorot publik. Wakil Ketua Komisi III, Fahri Hamzah, buru-buru mengingatkan bahwa kasus Dimyati adalah kasus lama, dan tak terkait oleh posisinya sebagai anggota DPR.

"Itu adalah kasus lama sebelum ia menjabat sebagai anggota dewan, jadi tak ada kaitannya dengan DPR," kata politisi partai Keadilan Sejahtera itu di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2009.

Dimyati memang sudah diduga terlibat kasus korupsi penggunaan dana pinjaman daerah sejak tahun 2006. Saat itu ia masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang. Meski terbelit kasus korupsi, Dimyati terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Banten I pada pemilu legislatif 2009 yang baru saja berlalu. Namun belum lama bertugas sebagai legislator, Kejaksaan Tinggi Banten semalam menahannya.


"Ditahannya Dimyati justru menjadi bukti bahwa DPR tidak mengintervensi lembaga hukum," kata Fahri. Wakil Sekretaris Jenderal PKS tersebut menyatakan, Komisi III akan mengikuti semua proses hukum karena anggota DPR pun tidak ada yang kebal hukum. Namun ia mengingatkan, kasus individu jangan sampai dibawa ke ranah DPR sebagai institusi.

"Institusi DPR jangan dirusak hanya karena ini," ujar Fahri. Menurutnya, orang yang tersandung kasus hukum terjadi di mana-mana, tidak hanya di DPR. "Kita tidak pernah tahu siapa saja di antara kita yang betul-betul suci atau tidak," kata Fachri. Ia menambahkan, hal terpenting yang perlu dilakukan saat ini adalah menjaga independensi seluruh lembaga hukum.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/104987-fahri_hamzah__kasus_dimyati_tak_terkait_dpr

Anis Matta & Pramono Ikut Usul Angket Century

Dua Wakil Ketua DPR itu ikut meneken usul angket selaku anggota DPR.

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

Pramono Anung (Antara/ Prasetyo Utomo)

VIVAnews - Dua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta dan Pramono Anung, turut membubuhkan tanda tangan di draf usul angket Bank Century. Pembubuhan tanda tangan dilakukan sebelum usul itu resmi diserahkan ke pimpinan DPR.

Pukul 15.00 ini, Kamis 12 November 2009, puluhan inisiator angket sudah berkumpul di ruangan pimpinan DPR di gedung Nusantara III, Senayan. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tampak Gayus Lumbuun, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Dari Golkar, muncul Chairuman Harahap; dari Partai Keadilan Sejahtera ada Miftahun dan dari Partai Hati Nurani Rakyat muncul semua anggotanya.

Mereka pun berbondong-bondong masuk ruang rapat pimpinan. Namun rupanya baru Pramono Anung yang sudah menunggu di dalam.

Selang lima menit, masuk Anis Matta. "Tenang, PKS sudah masuk. PKS ini yang janjinya membara," ujar Pram yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin. Anis Matta adalah juga Sekretaris Jenderal PKS.

Anis kemudian melihat draf usulan dan ikut membubuhkan tanda tangan selaku anggota DPR. Kemudian Pram menyusul.

Dan sampai pukul 15.30 ini, mereka masih menunggu Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki sendiri masih rapat di Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Sementara dua wakil ketua DPR lainnya, Marwoto Mitrohardjono dan Priyo Budi Santoso tak terlihat di ruangan.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/105091-anis___pramono_ikut_teken_usul_angket_century

FPKS: Hak Angket, Biasa Aja Kan?

R Ferdian Andi R

Machfud Siddiq
(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Masuknya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ke dalam dukungan hak angket kasus Bank Century, sempat dipertanyakan. Seserius apa partai pendukung Presiden SBY itu mendorong gerakan politik di DPR.

Machfud Siddiq, Ketua Fraksi PKS di DPR mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih dalam tahap berkomunikasi dengan fraksi lain.

''Fraksi-fraksi partai koalisi sama sikapnya dengan Fraksi Partai Demokrat. Yakni, menunggu hasil audit BPK. Kalau ada anggotanya yg ikut usul, itu urusan internal masing-masing fraksi,'' katanya.

Sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, FPKS akan sama dengan sikap Fraksi Partai Demokrat.

''Sebagai anggota koalisi, kita akan sejalan dengan kebijakan Fraksi Partai Demokrat. Yaitu menunggu hasil audit BPK. Sehingga, perkaranya menjadi terang benderang,'' katanya.

''Lagi pula, usulan hak angket itu, kami melihatnya biasa saja. Itu adalah hak anggota dewan yang lazim. Tidak perlu dikhawatirkan,'' tegasnya lagi.

Meski begitu, Machfud hanya menilai bahwa usulan angket jelas terburu-buru dan belum ada dasarnya. ''Bukankah audit belum selesai? Tendensi politiknya lebih menonjol,'' katanya lagi.

Yang jelas, FPKS akan konsisten dengan penegakan hukum dan mengarahkan masalah hukum melalui jalur hukum. ''Bukan dengan jalur non hukum. Kami tidak setuju dengan politisasi,'' kata lagi.[*/ims]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/11/12/180021/fpks-hak-angket-biasa-aja-kan/

Fahri Hamzah: Dimyati Korupsi Tak Terkait DPR

Vina Nurul Iklima

Fahri Hamzah
(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Komisi III tak ingin kasus korupsi Achmad Dimyati Natakusuma dikaitkan dengan citra lembaga DPR.

"Itu kan kasus dia sebagai Bupati, dan kasusnya sudah lama," kata Wakil Ketua Komisi III FPKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Fahri tak setuju bila kasus Dimyati dianggap memperburuk citra lembaga DPR, khususnya Komisi III yang berperan dalam penegakan hukum.

"Kita kan tidak tahu siapa diantara kita betul-betul suci dan siapa yang tidak suci. Jadi, kasus ini dianggap biasa saja. Yang penting kita pantau lembaga ini," imbuh Wasekjen PKS ini.

Lagi pula, ada azas praduga tak bersalah, bahwa tidak berhak menjustifikasi seseorang bersalah sampai ada putusan pengadilan diputuskan. Tuntutan jaksa hanya 60 persen dikatakan benar.

"Tuntutan jaksa di seluruh dunia ini maksimum 60 persen saja. Sisanya 40 persen untuk seseorang melakukan pembelaan di ruang sidang," ungkap Fahri.

Sebab, ujar Fahri, jaksa hanya menuntut dan pengadilan yang memutuskan. Maka sebaiknya semua pihak menunggu proses hukum terhadap perkara Dimyati.

"Kejadian ini menunjukkan dugaan kita bahwa seolah-olah DPR ini mengintervensi karena sakit hati kepada lembaga hukum tidak ada," ungkapnya. [vin/bar]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/11/12/179805/fahri-hamzah-dimyati-korupsi-tak-terkait-dpr/

Anis Matta: PKS 100 Persen Dukung Angket Century

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta mengungkapkan sikap partainya yang sepakat mendukung usul hak angket skandal Bank Century. Tanda tangan terus digalang untuk mewujudkan keinginan rakyat mengembalikan uang negara Rp 6.7 Triliun itu.

"Kami 100 persen mendukung Angket Century," kata Anis Matta, usai penyerahan usulan penggunaan hak angket di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2009).
Menurut Anis, meskipun saat ini baru terkumpul 8 tanda tangan, namun dukungannya akan bertambah. Anis sendiri baru menandatangani sesaat sebelum penyerahan usulan bersama bersama sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. "Baru 8 memang, tapi besok menyusul semua," beber wakil ketua DPR ini.

Keputusan PKS mendukung usul hak anget didasarkan padahasil keputusan rapat internal FPKS. "Rapat pimpinan partai sepakat karena dipandang perlu," tandasnya.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/11/12/175105/1240760/10/anis-matta-pks-100-persen-dukung-angket-century

Anggota FPKS Persoalkan Klarifikasi Kapolri Soal Pencekalan Putronefo

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tiba-tiba mengklarifikasi terkait pencekalan Dirut PT Masaro Radiokom Putronefo A Prayugo. Anggota FPKS Nasir Jamil ternyata jeli dan melihat keanehan itu dan mempertanyakan kepada Kapolri tentang klarifikasi itu.

"Di akhir penjelasan tadi, mengapa Kapolri tiba-tiba mengklarifikai terkait pencekalan Putronefo. Padahal, di awal penjelasan tadi, Kapolri mempersoalkan pencekalan Putronefo yang tersusun dalam rangkaian argumentasi," kata Nasir Jamil dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi III DPR dengan Kapolri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/11/2009) pukul 23.30 WIB.
Nasir meminta penjelasan mengapa Kapolri sampai mengeluarkan klarifikasi di akhir penjelasan. Padahal, menurut Nasir, informasi yang didapatkan dirinya, KPK telah meminta pelarangan ke luar negeri untuk Anggoro Widjojo dan Putronefo per 22 Agustus 2008. Selain dua nama itu, KPK juga telah mencekal dua nama lain, yaitu Anggono Widjojo dan David Angkawijaya pada tanggal yang sama.

"Yang saya tahu, dalam surat KPK ke Imigrasi, ada empat pimpinan Masaro yang dicekal. Yaitu Anggoro (komisaris), Putronevo (Dirut), Anggono Widjojo (preskom), dan David Angkawijaya (direktur keuangan). Apakah polisi tidak mendapatkan surat ini," kata Nasir.

Sebelumnya Kapolri mempersoalkan pencekalan Putronefo yang baru dilakukan pada September 2009. Padahal, Putronefo adalah dirut. Sedangkan Anggoro yang hanya sebagai komisaris telah dicekal sejak Agustus 2008. Namun, argumen Kapolri ini berubah setelah mengklarifikasi pencekalan Putronefo.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/11/06/000202/1236242/10/anggota-fpks-persoalkan-klarifikasi-kapolri-soal-pencekalan-putronefo

FPKS Tak Ngiler 500 M Untuk Bungkam Angket Century

Raden Trimutia Hatta

Fachri Hamzah
(inilah.com /Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Angket Century terancam ditolak, karena ada dana Rp 500 miliar yang akan digelontorkan untuk menyuap para anggota dewan. Namun, PKS akan menolaknya dan tetap mendukung angket.

"Yang bisa PKS jamin, kita tidak akan membiarkan ini lewat, apapun caranya kejahatan ini harus diusut sampai lobang tikus," ujar Wakil ketua komisi III Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (29/10).

Wakil Sekjen DPP PS ini mengatakan, kasus Century merupakan kejahatan yang luar biasa setelah kasusu BLBI. bahkan, kasus Century ini dianggapnya lebih parah dari kasus BLBI.

"Kita akan mempertanyakan banyak hal soal pengawasan BI. Jangan dihubungkan dengan koalisi, semua yang kita ini lakukan untuk kebenaran," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengungkapkan, isu soal adanya upaya pihak tertentu yang akan menggagalkan angket itu tengah menguat di DPR. Pihak itu akan menyuap para anggota dewan terhormat untuk tidak menyetujui penggunaan hak angket.

"Pihak-pihak itu kini sedang bermain (suap). Mereka kini tengah menggiring agar kasus Century itu tidak masuk ke ranah hukum di Komisi III," cetusnya. [mut]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/29/174128/fpks-tak-ngiler-500-m-untuk-bungkam-angket-century/

Tifatul: Jangan Suudzon Soal Century

Mosi Retnani Fajarwati

Tifatul Sembiring
(inilah.com/Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengimbau seluruh pihak agar tidak membuat praduga terlebih dahulu atas pihak-pihak yang terkait kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.

"Jangan disebut-sebut (Boediono dan Sri Mulyani). Kalau saya percaya menyangkut proses. Jadi, kita sebaiknya tidak menduga-duga, tidak suudzon," ujar Tifatul ketika dikonfirmasi mengenai adanya kabar keterlibatan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Wapres RI Boediono dalam kasus Bank Century di Graha Sawala Jakarta, Rabu (28/10).

Tifatul yang juga menjabat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, mengajak semua pihak untuk mempercayakan proses audit investigasi Century kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau hukum diduga-duga, jangan. BPK akan bicara dengan DPR, hasilnya seperti ini lho. Siapa yang bertanggung jawab, kan belum clear," ujarnya.

Sebelumnya, nama beberapa petinggi negara termasuk Wapres RI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani disebut-sebut masuk sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan pengucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun ke Century.

Sementara ketika ditanya mengenai sikap partainya terkait hak angket Century, Tifatul mengaku belum melakukan komunikasi lebih lanjut usai mundur dari posisi Presiden PKS. "Ada beberapa teman yang mengusulkan angket. Tapi di fraksi PKS sendiri saya belum up date. Saya sendiri sudah mundur dari presiden PKS," ujarnya. [mre/bar]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173712/tifatul-jangan-suudzon-soal-century/

PKS Jalankan Politik Kartel

Raden Trimutia Hatta

Burhanuddin Muhtad
(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Dalam kabinet SBY, PKS dianggap telah menjalankan politik kartel karena banyak menduduki pos basah. Namun, PKS tak masalah karena akan mengimbanginya dengan kinerja yang baik.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP PKS, Agus Purnomo kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (28/10). Menurutnya, gejala politik yang terjadi sekarang ini memanglah politik kartel. Karena dalam politik, tidak ada yang gratis.

"Tak masalah PKS disebut menjalankan politik kartel, yang penting kinerjanya baik saat menjalankan tugas kementerian," kata Agus.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, pendanaan dalam kegiatan partai politik merupakan suatu keniscayaan. Karena tugas partai melakukan rekruitmen elit politik.

"Salah satu indikator sukses rekruitment elit adalah terpilih dan layak jadi pejabat-pejabat publik," ungkapnya.

Sebelumnya, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtad mengatakan, praktek kartel di kabinet sangat kentara ketika partai-partai sangat bernafsu mendapatkan power sharing di kabinet. Dari enam partai yang ada di kabinet, PKS yang paling banyak mendapatkan pos basah yakni Mensos, Mentan dan Menkominfo..

"Pos-pos basah ini rentan menjadi tambang uang partai-partai. Koalisi lebih ditentukan oleh seberapa banyak jatah parpol di kabinet, bukan oleh platform atau ideologi," ujarnya. [mut]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173697/pks-jalankan-politik-kartel/

Koalisi PKS ke SBY Tak Pengaruhi Century

Bayu Hermawan

(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR melihat tidak ada tekanan terhadap BPK dalam menuntaskan proses audit investigatif untuk bailout Bank Century. PKS juga mengaku tidak mendapatkan tekanan mengenai kasus ini walaupun mereka tergabung dalam koalisi pendukung SBY-Boediono.

Hal tersebut disampaikan ketua FPKS Mustafa Kamal saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (28/10). Namun, dia tidak menjawab tegas apakah belum diputuskannya sikap FPKS atas kasus itu karena alasan menjadi mitra koalisi pemerintah.

"Saya tidak berani berkomentar lebih jauh soal itu, tapi kita memang belum menyimpulkan apa-apa," ujarnya.

Namun, dia menambahkan bahwa hal itu tidak ada hubunganya dengan masalah PKS yang menjadi mitra koalisi.

"Tidak ada hal itu. Kita belum menyimpulkan apa-apa karena memang belum ada hasil akhir. Jadi kita tunggu hasil akhirnya dulu," tegasnya.

Pihaknya, lanjut Mustafa, juga tidak melihat BPK merasa ketakutan untuk mengungkap kasus ini karena khawatir akan dikriminalisasikan seperti KPK.

"BPK yang baru punya komitmen yang tinggi. Dan saya tidak melihat adanya tekanan dalam pengungkapan masalah ini," imbuhnya.[nuz]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173574/koalisi-pks-ke-sby-tak-pengaruhi-century/

Wow! Pos PKS di Kabinet Paling Basah

Raden Trimutia Hatta

Burhanuddin Muhtadi
(Dok.Pribadi)

INILAH.COM, Jakarta - Praktek kartel di kabinet sangat kentara ketika partai-partai sangat bernafsu mendapatkan power sharing di KIB II. Dari enam partai yang ada di kabinet, PKS paling banyak mendapatkan pos basah.

"Pos-pos basah ini rentan menjadi tambang uang partai-partai. Koalisi lebih ditentukan oleh seberapa banyak jatah parpol di kabinet, bukan oleh platform atau ideologi," ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurutnya, ada 6 partai yang mendapatkan pos-pos kementerian di kabinet dan sebagian di antaranya terhitung basah. Seperti ESDM, dan Perhubungan yang dipegang Demokrat, Menteri Agama dan Perumahan Rakyat yang dipegang PPP.

Lalu, sambungnya, Depnakertrans yang dipegang PKB, Perindustrian dan Perikanan yang diduduki Golkar. Yang terbanyak adalah PKS yakni Menteri Sosial, Pertanian dan Kominfo.

"Bahkan PDIP pun sempat tergoda mendapatkan jatah menteri. Kartelisasi politik juga dicirikan oleh keengganan partai-partai yang tidak berkoalisi menjadi oposisi. Seperti PDIP yang menyebutnya mitra strategis kritis dan Hanura yang lebih suka menyebutnya kritis konstruktif," katanya. [mut]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173584/wow-pos-pks-di-kabinet-paling-basah/

PKS: Jangan Berandai-andai Soal Century

Bayu Hermawan

(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR menyatakan akan menunggu hingga proses audit investigatif BPK selesai sebelum memutuskan sikap soal kasus Bank Century. Namun, FPKS mempersilakan fraksi lain menggunakan hak angket jika memang hal itu terbukti.

"Hasil temuan ini kan belum final, sehingga belum bisa dijadikan landasan," kata Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, rabu (28/10).

Karena itu, FPKS belum akan menyiapkan langkah konkret jika hasil akhir audit BPK memang menunjukan adanya pelanggaran. "Jangan berandai-andai, prosesnya kan masih berjalan. Yang terpenting saat ini kita tetap harus memegang azas praduga tidak bersalah, hingga hasil akhir keluar nantinya," ucap Mustafa.

Dia juga belum memastikan apakah hak angket akan digunakan. Namun, pihaknya mempersilakan jika ada anggota DPR akan mengunakan hak angket. "Tapi hak angket kan harus juga melalui prosedur yang bertahap di DPR. Saya kira silakan saja. Tapi PKS tetap menunggu hasil akhir audit dari BPK," paparnya.

Menurutnya PKS akan mengedepankan etika dalam menyikapi masalah ini. Sebab, DPR periode yang lalu memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigatif soal Bank Century dan PKS akan menunggu hingga selesai. "Jadi kita tunggu BPK," tandasnya. [nuz]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173536/pks-jangan-berandai-andai-soal-century/

PKS: BPK Indikasikan Pelanggaran Century

Bayu Hermawan

(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal menyatakan hasil sementara proses audit investigatif BPK, memang ada beberapa indikasi yang mengarah kepada pelanggaran. Walaupun begitu, hasil itu belum bisa dijadikan acuan pihaknya untuk bersikap.

Kepada INILAH.COM, Rabu (28/10), Mustafa Kamal mengaku sudah melihat hasil audit investigatif BPK dalam kasus Bank Century. Dari hasil tersebut, dia melihat ada beberapa indikasi menyangkut profesional perbankan yang mengindikasikan sejumlah pelanggaran.

"Dari hasil sementara itu, juga bisa dilihat adanya indikasi yang mengarah pada penyalagunaan wewenang," ujarnya.

Namun, Mustafa mengatakan hasil itu belum bisa dijadikan acuan. "Karena ini adalah hasil sementara, maka ini belum bisa dijadikan landasan dalam menentukan sikap," kata dia.

Sebelumnya BPK mengirimkan surat kepada ketua DPR mengenai hasil temuan sementara. Hasil temuan BPK mengenai proses audit investigatif soal bail out Century, menghasilkan temuan yang mengagetkan DPR. [nuz]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/28/173534/pks-bpk-indikasikan-pelanggaran-century/

Idris Luthfi Jadi PAW Tifatul Sembiring

Muhammad Idris Luthfi adalah calon nomor urut dua dari daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Arfi Bambani Amri, Nur Farida Ahniar

(Vivanews/ Tri Saputro)

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera kemungkinan besar menempatkan Muhammad Idris Luthfi sebagai pengganti antarwaktu (PAW) Tifatul Sembiring di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan undang-undang, Tifatul harus mundur dari DPR setelah diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurut Tifatul yang maju sebagai calon nomor urut 1 daerah pemilihan Sumatera Utara I itu, penggantinya adalah nomor urut di bawahnya. "Kalau dari Daerah Pemilihan saya Pak Idris Luthfi," kata Tifatul kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 27 Oktober 2009.


Menurut dia saat ini Idris tengah diajukan sebagai pengganti dirinya. Tifatul sendiri telah mengundurkan diri semenjak menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) per 22 Oktober lalu.

Sedangkan untuk pengganti dirinya sebagai Ketua Komisi I DPR, PKS telah menetapkan Kemal Stambul. Sementara pengganti Tifatul sebagai Presiden PKS adalah Luthfi Hasan Ishaaq.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/100545-idris_luthfi_jadi_paw_tifatul_sembiring

Tifatul Tak Akan Lupa Dengan DPP PKS

Tifatul Sembiring
(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Mantan PKS Tifatul Sembiring yang telah menduduki jabatan baru sebagai Menteri Komunikasi dan Informatik (Menkominfo) berjanji untuk sering berkunjung ke kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang Jakarta.

"Insya Allah saya masih akan sering berkunjung ke sini (ke kantor DPP PKS) untuk berdiskusi dengan teman-teman (kader PKS) dan mengenang pengalaman saya yang tak terlupakan di sini," kata Tifatul Sembiring saat memberikan sambutan usai serah terima jabatan Presiden PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (27/10).

Dikatakannya, pergantian Presiden PKS dari dirinya kepada Luthfi Hasan Ishaaq bukan berarti dirinya lepas dari struktur kepengurusan PKS, tapi dipercaya untuk menjalankan amanah bangsa dan negara yang lebih luas.

"Posisi saya seperti anak panah yang diluncurkan dari busur besar menuju pada tugas menjalankan amanah bangsa dan negara," kata sarjana informatika ini.

Sebagai salah satu anak panah dari ribuan anak panah kader PKS, katanya, dirinya siap meluncur ke mana saja yang diamanahkan oleh partainya maupun pimpinan bangsa dan negara. [*/bar]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/27/173448/tifatul-tak-akan-lupa-dengan-dpp-pks/

PKS: Waspadai Bantuan Israel ke Padang

Mevi Linawati

Lutfi Hasan Ishaaq
(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Meski Israel ikut memberikan bantuan pada korban gempa Sumatera Barat. Hal itu tidak menghapus ingatan rakyat Indonesia, atas kekejaman negara Yahudi itu ke Palestina.

"Kalau untuk bantu korban sumbernya bisa darimana saja. Tapi bukan berarti berubah sikap. Bantun tetap bantuan. Dan tidak mengurangi rasa pembebasan Palestina dari Israel," ujar Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (27/10).

PKS, menurutnya tidak memusuhi pihak-pihak yang berbuat baik. Namun, sekali lagi, kebaikan tersebut tidak menghapus penjajahan yang selama berabad-abad lamanya dilakukan negara sekutu utama Amerika Serikat itu.

Namun, untuk memerangi Israel, kata Luthfi, PKS selalu terpanggil dan tidak pernah setuju Palestina dijajah. Karena itu, ia mengharapkan, agar pemerintah (Indonesia) mengoptimalkan langkah untuk menghentikan penjajahan yang dilakukan pada bangsa lain.

Sementara itu, Mantan presiden PKS Tifatul Sembiring, menyatakan sangat prihatin atas kekacauan di Timur tengah. "Amat kami sayangkan. Israel menghalangi orang untuk beribadah," kecam Tifatul yang telah mundur dari Presiden PKS karena menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi KIB jilid II. [mvi/jib]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/27/173361/pks-waspadai-bantuan-israel-ke-padang/

PKS Dukung Hak Angket Century

Mevi Linawati

Lutfi Hasan Ishaaq
(inilah.com /Agus Priatna)

INILAH.COM, Jakarta - Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq menginginkan semua kadernya yang ada di DPR supaya memberi perhatian pada kasus skandal bank Century. Pasalnya, kasus tersebut dinilai sangat merugikan negara.

"Ya, sudah barang tentu kita ingin terlibat aktif dalam penegakkan keadilan dan terlibat aktif dalam pemberantasan bentuk penyimpangan. Dan akan kita dorong PKS untuk aktif dan optimal," ujar Lutfi Hasan Ishaaq usai acara serah terima jabatan di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (27/10).

Lutfi menambahkan PKS mendukung diadakannya hak angket Century jika memang tidak ada jalan lain untuk mengusut kasus ini. "Biasanya banyak jalan, tapi kalau satu-satunya adalah seperti itu sebuah pilihan. Kita ingin penyelesainnya lebih sistemik ke depan, jangan mengorbankan siapa pun," kata dia.

Hak angket, ujarnya, merupakan pilihan politik yang disediakan DPR. Kalau terjadi konsensus di DPR, partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit akan mengikuti langkah tersebut.

"Karena rakyat dan nasabah harus dibela haknya. PKS tidak akan membiarkan orang disakiti. Yang pasti kita bela sepenuhnya korban bank Century yang merupakan nasabah dengan jumlah besar," pungkasnya. [bar]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/27/173326/pks-dukung-hak-angket-century/

Tifatul: Tak Rangkap Jabatan Lebih Baik

Mevi Linawati

Tifatul Sembiring
(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Jabatan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS sudah digantikan. Alasan PKS mentradisikan untuk tidak rangkap jabatan, agar kinerja kader-kadernya dalam menjalankan amanah rakyat lebih fokus.

"Kalau PKS demikian, kalau partai lain kita hormati. Kalau mengundurkan diri lebih baik," ujar Tifatul usai acara serah terima jabatan di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Menkominfo ini, keinginan Presiden yang meminta loyalitas menteri, karena tidak boleh ada pikiran yang bercabang-cabang, dan loyalitas lebih teratur dan konsentrasi.

"Apa yang kita lakukan adalah menyambut seruan presiden untuk tidak rangkap jabatan. Karena pekerjaan ke depan itu berat. Dunia internasional kan sedang mengawasi," imbuhnya. [mvi/bar]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/10/27/173323/tifatul-tak-rangkap-jabatan-lebih-baik/