Kader Jadi Menteri, PKS Reposisi 3 Jabatan Strategis

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Sehubungan dengan pengangkatan kader-kader terbaik PKS dalam kabinet SBY, PKS melakukan reposisi jabatan. Tujuannya untuk mengefektikan kerja kader-kadernya dan sekaligus menjaga konsistensi berpartai yang melarang adanya rangkap jabatan.

"Ada 3 pos yang akan diganti sehubungan dengan diangkatnya beberapa pejabat PKS di kabinet pemerintahan SBY. Ketua MPP Suharna Surapranata digantikan Untung Wahono. Presiden partai digantikan Luthfi Hasan Ishaq dan Suswono yang sebelumnya ketua kordinator wilayah Jateng dan Yogya digantikan Agus Purnomo," kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Senin (25/10/2009).

Menurut Anis, pergantian para elit parpol yang menempati pos jabatan publik seperti menteri atau ketua lembaga tinggi merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmennya tidak rangkap jabatan. "Ini konsistensi PKS dalam bentuk menjaga sikap kenegarawanannya," papar Anis.

Menurut politisi yang yang menjadi wakil ketua DPR ini, tradisi tidak rangkap jabatan di PKS dilandasi beberapa pertimbangan mendasar. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain karena sebagai eksekutif, para pejabat telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibanding kepentingan partai.

"Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Selain itu, dalam manajemen sebuah kementerian, itu terlalau besar untuk dirangkap," paparnya.

Selain itu manajemen sebuah partai juga sangat besar karena mengkonsolidasikan seluruh potensi dan kekuatan di seluruh Indonesia. Karena itu tidak mungkin dirangkap dengan menjadi menteri yang juga begitu besar area tanggung jawab dan tugasnya.

"Masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS juga jadi alasan. Dengan penggantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan denegan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin," papar politisi beristri 2 ini.

Sebagai gambaran, Anis lalu mencontohkan reposisi jabatan di PKS. Pada tahun 1999 Nurmahmudi Ismail yang menjadi Menteri Kehutanan di era Gus Dur digantikan Hidayat Nurwahid. Para tahun 2004, Hidayat yang menjadi Ketua MPR juga akhirnya digantikan Tifatul Sembiring.

"Pergantian Presiden PKS yang terpilih sebagai pejabat publik bukan hal yang baru di partai kita," pungkas pria lulusan Lembaga Pendidikan Indonesia Arab Saudi (LPIA) Jakarta ini.

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/10/25/144021/1228018/10/kader-jadi-menteri-pks-reposisi-3-jabatan-strategis