Calon Menteri Perindustrian --> Pengamat: Yang Layak Zulkieflimansyah, Chatib dan Imam

M. Rizal Maslan - detikNews

Jakarta - Sampai sekarang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang belum menentukan siapa tokoh yang bakal calon pembantu di kabinetnya mendatang, termasuk siapa yang pantas untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Di antaranya nama yang ada, Zulkieflimansyah, Chatib Basri dan Imam Sugema dinilai yang paling layak.

"Salah satu calon kuat jadi menteri, Zulkieflimansyah. Ini diusulkan jadi menteri dari partainya (PKS), beda dengan yang mau (menawarkan diri)," kata pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) M Ikhsan Modjo di Kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2009).

Ikhsan mengaku, dirinya sangat mengenal betul pribadi Zulkieflimansyah. "Saya pribadi kenal beliau, tahu track recordnya dan saya melihat dia salah satu kader
yang bagus," aku Direktur Indep ini.

Apalagi, menurut Ikhsan, pencalonan Zukieflimansyah ini didukung partainya, termasuk jabatannya sebagai Ketua DPP PKS dan sebagai pengajar dan ekonom dari Universitas Indonesia (UI). Selama ini, Zulkieflimansyah juga sangat mengetahui
masalah perindustrian.

"Jadi dia cocok di bidang perindustrian, terutama untuk
di kabinet bidang perindustrian," jelasnya.

Iksan menerangkan, sebenarnya tidak hanya Zulkieflimansyah yang cocok menjadi Menteri Perindustrian. Ada nama lain yang cocok, seperti Chatib Basri dan Imam sugema.

"Itukan orang oposan semua, tapi mereka juga layak jadi menteri," ujarnya.

Ikhsan menyayangkan, selama ini Kementrian Perindustrian dan Pertanian selalu dianaktirikan. Diharapkan dengan pencalonan Zulkieflimansyah bisa membangkitkan itu.

"Jadi tidak mungkin menteri itu dari kalangan profesional, tapi skenario yang paling possible adalah profesional dan partai. Keduanya diakomodasi dan kalaupun dari parpol harus orang yang profesional, kapabel dan kompeten," tandasnya.

Terkait komposisi kabinet SBY-Boediono apakah harus dikurangi atau ditambah, Ikhsan menegaskan, percuma membuat perampingan macam-macam.

"Percuma bikin perampingan macam-macam. Misalnya, BKPM digabung dengan Bappenas, tapi kalau fungsinya sama dan ternyata terpecah-pecah, buat apa? Misalnya fungsi UMKM, dari kredit kan terpecah-pecah, Menkeu ada, Menko Perekonomian ada," ungkapnya.

Kalau yang dirampingkan jumlah menterinya? "Kalau perampingan struktur tidak masalah, perampingan menteri tidak disertai perampingan fungsinya, ya sama juga bohong," pungkasnya.

Sumber : detiknews.com