Di Balik Klaim PKS Soal Jatah Menteri

R Ferdian Andi R

Ahmad Mabruri

[ist]

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi parpol pendukung SBY-Boediono memang sarat permasalahan sejak awal dibentuk. Ini karena koalisi itu tidak didasarkan pada suasana batin 'duduk sama rendah berdiri sama tinggi', termasuk dalam pembentukan kabinet pemerintahan. Apalagi, tak semua parpol mitra menandatangani kontrak soal jatah kabinet.

Riak-riak kecil itu kini muncul semakin santer menjelang pembentukan kabinet pemerintahan SBY-Boediono. Sumber masalah terfokus pada urusan jatah menteri. Pemicunya adalah pengakuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa partai dakwah ini telah menandatangani kontrak politik dengan SBY perihal jatah kursi menteri bagi PKS.

Meski tak secara detil disebutkan berapa pos menteri serta siapa yang bakal mengisinya, PKS menegaskan kesepakatan tersebut telah terjadi antara PKS dengan SBY. Menurut Humas DPP PKS Ahmad Mabruri, kesepakatan tentang jatah menteri memang sudah ada. "Kesepakatan tersebut bisa dibilang formal dan informal juga," kata Mabruri di Jakarta.

Meski demikian, PKS membantah anggapan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari 'politik dagang sapi' antara PKS dengan SBY. Karena, menurut Mabruri, koalisi PKS dan SBY dilakukan di tiga ranah sekaligus, yaitu koalisi partai, koalisi di lembaga kepresidenan, dan koalisi di parlemen. "Jadi bukan dagang sapi," cetusnya.

Situasi ini jelas meluluhlantakkan asumsi pubik selama ini yang memahami bahwa koalisi SBY-Boediono berpijak pada koalisi agenda dan program, sebagaimana dikesankan oleh pernyataan PKS dan SBY waktu itu. Namun di sisi lain, kesepakatan mengenai jatah kursi seperti itu ternyata tidak dialami oleh partai politk lainnya selain PKS.

Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Choirul Mahfiz bahkan mengaku pihaknya sama sekali tak menandantangani dan menyepakati perihal kursi menteri dalam kabinet SBY-Boediono mendatang. "Kami tidak ada kontrak politik perihal jatah kursi (menteri). Kontrak politik hanya berisi di antaranya tentang pengawalan pemerintahan di legislatif dan eksekutif," kata Irgan kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (31/8).

Meski begitu Irgan mengaku pihaknya tidak merasa 'kecolongan' oleh adanya kesepakatan antara PKS dan SBY perihal jatah kursi menteri. Karena bagi PPP, kepercayaan yang diberikan kepada SBY dalam Pemilu Presiden 2009 tidak bisa ditukar dengan kursi kabinet semata.

"PPP mendukung SBY tanpa reserve," tegasnya. Dia menambahkan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan PKS dengan SBY perihal kesepakatan jatah menteri tersebut.

Sikap yang sama ditunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga mengaku tidak ada kesepakatan soal jatah menteri dengan SBY. Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Helmy Faishal Zaini, kontrak politik yang ada antara PKB dan SBY adalah koalisi atas dasar visi dan perjuangan politik. "Jadi yang ada adalah koalisi ide dan gagasan, belum pada power sharing," tegasnya.

Helmy juga meyakini semua 'kontrak' partai peserta koalisi SBY-Boediono masih pada tataran tersebut. Ia justru meragukan perihal kesepakatan PKS dengan SBY tentang jatah kursi untuk PKS. Helmy menilai, bisa saja yang dimaksud PKS justru sebatas mengusulkan, bukan mendapat jatah. "Apa iya, langsung ada persetujuan termasuk kisaran jumlahnya?" ujarnya.

Baik PPP maupun PKB menyerahkan soal pembentukan kabinet kepada SBY sebagai hak prerogatif presiden. Langkah pasif PPP dan PKB, mereka akui sebagai upaya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif presiden terpilih dalam menentukan anggota kabinetnya. "Kita santai saja, tidak mengajukan nama," kata Irgan.

Cara peserta koalisi SBY-Boediono dalam mengisyaratkan harapan terhadap jatah kursi kabinet memang beragam. Ada yang meminta secara vulgar dan terbuka, ada pula yang menyerahkan nasib mereka di tangan SBY dengan dalih hak prerogatif.

Namun di atas semua itu, pengakuan PKS perihal kesepakatan jatah kursi menteri di kabinet SBY pun dibantah petinggi Partai Demokrat. "Tidak ada kesepakatan itu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Lalu? [P1]

Sumber : http://pemilu.inilah.com/berita/2009/08/31/149422/di-balik-klaim-pks-soal-jatah-menteri/