Empat Menteri PKS Bukan Dagang Sapi

R Ferdian Andi R

Susilo Bambang Yudhoyono (inilah.com /Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Politik memang dinamis dan menguji konsistensi. Mungkin itu yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika awalnya menolak rumor, kini petinggi partai itu mengakui tentang jatah menteri meski dianggap bukan dagang sapi.

PKS mengusulkan empat nama calon menteri kepada presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya ada satu nama wajah lama, tiga di antaranya merupakan wajah baru yang terlibat di eksekutif.

"Kami memiliki empat orang kader untuk diajukan sebagai menteri. Tetapi saya tidak bisa bicara lebih banyak perihal tersebut," kata Bendahara Umum DPP PKS, Mahfudz Abdurrahman, saat malam silaturahmi anggota dewan PKS terpilih, di Bekasi, kemarin.

Meski tak menyebut secara detil siapa nama-nama yang akan diajukan mengisi pos menteri di kabinet SBY-Boediono, Abdurrahman memberi clue tentang tokoh yang disorong menjadi menteri di kabinet SBY. Menurut dia, kader yang akan diusung merupakan berjenis kelamin laki-laki dan memiliki keahlian khusus di bidangnya.

"Mungkin saja menteri pemuda dan olahraga Adhyaksa Dault akan maju kembali, tetapi semua keputusannya ada pada presiden terpilih, apakah beliau akan mengambil atau tidak, calon yang kami ajukan," tambahnya.

Pernyataan Abdurrahman seperti menegaskan spekulasi tentang kemunduran Adhyaksa Dault dari kementerian Pemuda dan Olahraga dari kursi DPR. Adyaksa yang sebenarnya terpilih menjadi anggota legislatif dari PKS mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah dan dilantik pada 1 Oktober mendatang, justru mundur.

Ia berdalih lebih memilih menteri. Karena, jika memilih anggota DPR, dirinya harus mundur dari jabatannya sebagai menteri yang berakhir hingga 20 Oktober mendatang.

Desakan pembentukan kabinet profesional dalam kabinet SBY-Boediono, bagi PKS jangan sampai menutup peluang dari kalangan partai politik. "Kami berharap presiden terpilih tidak hanya memprioritaskan menteri dari kalangan profesional, tetapi juga dari partai politik agar dapat menguatkan posisi dan kedudukannya," timpal Abdurrahman.

Sementara terpisah Humas PKS Ahmad Mabruri tidak membantah perihal kesepakatan antara SBY dan PKS perihal jatah menteri dari PKS. Namun, Mabruri enggan menyebut jumlah, pos menteri serta nama yang akan mengisinya.

"Kesepakatannya memang sudah ada. Kesepakatan tersebut boleh dibilang formal dan informal juga, karena ini satu paket dengan kontrak kerjasama sebelum pemilu presiden dulu," ujarnya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (30/8).

Informasi yang beredar, empat pos menteri yang diminta PKS tersebut adalah Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Riset dan Tekhnologi serta Menteri Pertanian.

Ahmad menampik jika kesepakatan tersebut bagian dari upaya politik dagang sapi. Menurut dia, semua berpijak pada kerjasama yang telah disepakatai antara Tim Sembilan Partai Demokrat dan Tim Lima PKS.

"Ini bukan politik dagang sapi. Kita berdasarkan pertimbangan kerjasama di kabinet, parlemen dan di lembaga kepresidenan. Memang sudah disepakati dari awal sebelum pilpres berlangsung," tandasnya.

Terpisah Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok menegaskan tidak ada kesepakatan soal pos menteri kepada PKS. Meski menurut dia secara logis, PKS dapat jatah empat kursi. "Tidak ada kesepakatan itu. Memang logikanya seperti itu (dapat empat kursi, red)," tegasnya.

Ia menegaskan, SBY tidak akan melakukan politik dagang sapi dalam pembentukan kabinetnya. Mubarok menandaskan, yang pasti dalam koalisi semuanya sudah punya porsi. "Cuma tidak atas dasar dagang sapi, karena SBY juga berpengalaman saat Pemilu 2004 lalu, kalau power sharing iya," tambahnya.

Partai koalisi pendukung SBY tak bisa melakukan tekanan terhadap dalam pembentukan kabinet karena penyusunan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. "Boleh saja PKS klaim (sudah ada kesepakatan), silakan sajalah," ujarnya.

Di antara jajaran peserta koalisi SBY-Boediono sepertinya PKS satu-satunya partai politik yang cenderung dinamis dalam memaknai langkah politik SBY. Mulai soal pemilihan Boediono sebagai cawapres, rencana koalisi SBY dengan PDIP dan Partai Golkar hingga isu soal pembentukan kabinet.

Inikah bentuk penekanan PKS atau wujud loyalis kritis kepada SBY? [E1]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/08/31/149091/empat-menteri-pks-bukan-dagang-sapi/