FPKS Setuju Hakim Adhoc Diperbanyak

Insaf Albert Tarigan - Okezone

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengeluarkan sikap resmi terkait RUU Pengadilan Tipikor. Rencanananya surat ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR, pansus dan panja.

Berikut isi sikap resmi FPKS yang dibacakan Almuzammil Yusuf, anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor dalam jumpa pers di Press Room DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2009).

1.FPKS beranggapan pembahasan tentang pembentukan UU Pengadilan Tipikor merupakan implikasi dari putusan MK Nomor 012-016-019/puu-iv/2006 tentang pengujian tentang KPK UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan kepada pembuat UU tersebut, khususnya terkait dengan proses peradilan yang ganda terhadap tipikor. Artinya, pemerintah dan DPR dalam melakukan pembahasan terkait dengan pembentukan UU tersebut hendaknya tidak keluar terlampau jauh dari hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam putusan MK.

2. Dalam kaitan komposisi hakim yang memeriksa suatu perkara tipikor FPKS memandang perlu tetap menempatkan komposisi jumlah hakim adhoc lebih banyak dibanding jumlah hakim karier.

3. Terkait penyadapan, FPKS berpendapat bahwa hal itu tidak boleh menghilangkan hak-hak individual seseorang yang secara tegas merupakan HAM sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu tata cara atau mekanisme tersebut harus dibatasi pada substansi yang terkait langsung dengan perkara yang sedang ditangani saja.

4. Terkait dengan kewenangan lembaga yang berhak dan berkewajiban melakukan penuntutan, FPKS meminta agar kewenangan tersebut tetap diberikan kepada KPK dan juga Kejagung.

5.Terkait dengan poin ke-4, jika memang dikehendaki adanya penyatuan kelembagaan penuntut umum kepada Kejaksaan RI maka pembentuk UU dalam hal ini khususnya pemerintah (presiden) dan DPR harus secara terbuka menyatakan bahwa tipikor saat ini bukan merupakan suatu kejahatan luar biasa.

Sumber : http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/09/15/1/257735/fpks-setuju-hakim-adhoc-diperbanyak