Jatah Menteri PKS Terbanyak? Oh Tidak!

Ahluwalia

Presiden SBY

[inilah.com /Dokumen]

INILAH.COM, Jakarta – Di tengah hiruk-pikuk rencana penyusunan kabinet oleh tim SBY, tersiar kabar bahwa PKS akan memperoleh jatah kursi menteri terbanyak dibanding parpol mitra koalisi yang lain. Hal ini karena munculnya dominasi kalangan parpol di kabinet sebagai akibat 'politik kebersamaan' yang dibangun SBY. Benarkah?

Sejauh ini memang belum ada kepastian bahwa konsep 'politik kebersamaan' bakal melahirkan kabinet yang didominasi kalangan politisi. Sebab ada kecenderungan kuat SBY lebih memiliki preferensi untuk menggabungkan para profesional dan politisi dalam bentuk 'kabinet bifurkasi' seperti di era SBY-JK.

Para pengamat melihat, justru SBY akan secara proporsional memberikan alokasi kursi menteri bagi partai-partai koalisi awal dan partai-partai yang semula bersaing. Langkah ini diduga ditempuh karena adanya sejumlah faktor eksternal yang justru berada di luar ranah politik.

Di antaranya skandal Bank Century akibat bail-out Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua KKSK sebesar Rp 6,7 trilyun telah menjadi faktor utama pilihan SBY bagi 'kabinet bifurkasi' itu, bukan 'kabinet profesional'.

"Menkeu adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab, karena memberikan persetujuan cost recovery tambahan untuk Bank Century, yang berdampak pada pilihan SBY bagi kabinet ke depan," kata Benny K Harman, anggota Komisi III DPR.

Para pengamat telah menemukan kejanggalan lain dalam skandal Bank Century itu, yakni kucuran dana triliunan rupiah itu diduga dikeluarkan tanpa melalui audit yang lengkap. Sehingga berpotensi munculnya rekening-rekening liar yang menyebabkan membengkaknya dana penyelamatan yang harus dikucurkan ke Bank Century.

Dengan belum adanya kejelasan dan transparansi hasil audit, banyak tudingan miring yang diarahkan ke pemerintahan SBY, terutama menyangkut tentang beberapa nama deposan besar yang disebut-sebut berbagai media massa berada di balik aksi penyelamatan Bank Century. Seperti dana milik Budi Sampoerna, Hartati Murdaya, hingga bos Medco Arifin Panigoro yang kemudian dibantah rame-rame.

Harus dicatat bahwa akibat langkah (mantan) Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam bail out Bank Century itu, SBY ragu dan gamang terhadap para teknokrat ekonomi. "Sebab mereka bisa terkena hazard moral dan berpihak kepada konglomerat atau pengusaha kuat, sehingga tidak profesional dan tidak netral seperti yang dibayangkan," kata Iman Sugema PhD, ekonom dari Inter-CAFE.

Dengan model 'kabinet bifurkasi' itu, praktis harapan rakyat untuk melihat SBY membentuk Kabinet profesional akan tinggal kenangan. Padahal rakyat semula berharap SBY membentuk kabinet profesional (zaken kabinet) menyusul kemenangan mutlaknya dalam pilpres lalu, di mana mayoritas diisi oleh kalangan profesional dan sisanya politisi.

Bisa jadi malah nanti SBY memilih menggunakan kabinet bifurkasi lagi, yakni 50:50 antara politisi dan profesional seperti di era SBY-JK.

Kondisi demikian, menurut peneliti LSI Burhanudin Muhtadi, akan menjadikan kabinet SBY-Boediono mendatang memiliki dua kaki (bifurkasi) yang terdiri dari kombinasi kalangan profesional dan partai politik atau kroni.

Dengan komposisi itu, kabar bahwa PKS akan mendapat jatah kursi menteri terbanyak dibanding mitra koalisi lainnya, menjadi jelas diragukan dan sulit dipercaya. Tapi benarkah PKS dapat kursi terbanyak?

"Saya kira tidak. SBY akan memberikan proporsi yang layak dan proporsional, misalnya tiga menteri dari PKS, itu sudah cukup. Sehingga parpol lain juga kebagian, termasuk PDIP, Golkar, dan Gerindra," kata Nehemia Lawalata, pemerhati politik dan militer, yang juga mantan jurubicara duet SBY-JK dalam Pilpres 2004.

Apalagi, ujarnya, Pak SBY juga sudah menyatakan semua parpol mendapatkan jatah menteri. "Itu kan adil dan masuk akal dalam upaya rekonsiliasi nasional," kata tokoh GMNI Indonesia Timur itu.

Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian, melihat dengan cara mengakomodasi semua parpol pendukungnya, maka SBY mudah mengatasi protes dari para mitra koalisi. Apalagi, belakangan SBY mengajak PDIP, Golkar, dan Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan.

Alfan kemudian mencontohkan terjadinya gelombang protes yang dilancarkan PKS atas dukungan Partai Demokrat kepada Taufik Kiemas sebagai calon ketua MPR. Sehingga, bisa jadi jatah menteri bagi PKS akan lebih banyak daripada parpol koalisi lainnya.

Apa pun, soal komposisi kabinet memang masih belum jelas benar. Yang pasti, SBY punya cara tersendiri 'menjinakkan' mitra koalisi. Tentu supaya tidak ada kecemburuan dengan partai yang tidak ikut koalisi, tapi belakangan diajak gabung ke kabinet. Itu supaya tidak terjadi politik resistensi.

Jadi, bersabarlah menanti siapa yang jadi menteri dan dari mana partainya nanti. SBY ingin semua berbagi. [P1]

Sumber : http://pemilu.inilah.com/berita/2009/09/15/156214/jatah-menteri-pks-terbanyak-oh-tidak/