PKS: Ketua DPR Bukan Bos Bagi Anggota Dewan

Karena itu tidak selayaknya Ketua DPR mengembangkan wacana sendiri.
Siswanto, Anggi Kusumadewi

Penutupan masa sidang III Paripurna DPR (Antara/Ismar Patrizki)

VIVAnews – Wakil Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengingatkan bahwa peran Ketua DPR yang akan datang ialah sebagai juru bicara parlemen (speaker of the house), bukan bos atau atasan bagi anggota dewan.

Karena itu Mustafa menyatakan tidak selayaknya Ketua DPR mengembangkan wacana sendiri karena dia harus berbicara atas nama institusi.

Ketua DPR dinilai harus mengetahui setiap perkembangan yang terjadi di lembaga yang dipimpinnya, sebelum melemparkan komentar ke publik.


Hal ini dinilai penting karena tiap-tiap komentar yang dikeluarkan oleh Ketua DPR sekaligus akan menjadi sikap resmi parlemen dalam menanggapi berbagai persoalan.

Oleh karena itu, Mustafa menekankan agar Ketua DPR terus menjaga komunikasi dan memperbarui informasi dengan seluruh Ketua Komisi yang ada di DPR.

PKS menilai pimpinan DPR mendatang memiliki peluang yang besar untuk membangun budaya politik yang lebih baik, transparan, dan profesional. Dengan demikian, performa DPR diharapkan dapat meningkat berkali lipat selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, menurut anggota Fraksi Golkar, Yuddy Chrisnandi, diperlukan sosok Ketua DPR yang bersih, kompeten, visioner, berpegalaman, dan merakyat.

"Kualitas-kualitas itu diperlukan, karena Ketua DPR harus berperan sebagai penerang bagi lorong-lorong gelap DPR," kataYuddy.

Yuddy berpendapat sebaiknya calon Ketua DPR minimal memiliki pengalaman memimpin di Komisi DPR, Alat Kelengkapan DPR, atau Fraksi DPR.

"Idealnya Ketua DPR adalah seorang tokoh senior yang telah malang melintang di DPR, dan mempunyai pengalaman serta jam terbang cukup lama di berbagai organisasi lain," kata Yuddy.

Yuddy kurang sepakat apabila Ketua DPR 2009-2014 diambil dari wajah baru di parlemen. Alasannya, pendatang baru belum mampu memahami sisi-sisi gelap yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Namun Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, sedikit berbeda pandangan dengan Yuddy. Menurut Effendi yang terpilih kembali menjadi anggota DPR lima tahun ke depan, Ketua DPR tidak selalu harus berasal dari tokoh senior yanng telah lama berkecimpung di parlemen, karena banyak pula tokoh-tokoh berkualitas yang menimba banyak pengalaman di luar parlemen.

Dia menekankan kriteria terpenting yang harus dimiliki oleh Ketua DPR adalah mampu melaksanakan segala tugas-tugas keparlemenan dengan baik.

"Jika syarat menjadi Ketua DPR selengkap yang disebutkan Yuddy, maka hampir tak ada figur yang memenuhi semua kriteria tersebut," kata dia.

Menanggapi hal itu Yuddy mengusulkan agar SBY sebagai patron partai politik terbesar yang berhak mendapat kursi Ketua DPR, mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain guna menetapkan kriteria Ketua DPR sekaligus wakil-wakilnya.

Bagaimanapun, PKS tidak terlalu khawatir dengan persoalan pimpinan DPR ini. PKS memilih untuk bersikap terbuka dan menghargai siapapun calon Ketua DPR yang diajukan Demokrat, serta calon-calon Wakil Ketua DPR yang diajukan partai-partai lain.

"Jika performa tokoh tersebut ternyata rendah, maka partainya sendirilah yang akan dirugikan," ujar Mustafa.

Oleh karena itu, dia yakin tiap partai tidak akan sembarangan dalam memilih kadernya guna ditempatkan di posisi pimpinan parlemen.

Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/89931-pks__ketua_dpr_bukan_bos_bagi_anggota_dewan