PKS-PKB Berkoalisi 'Dagang Sapi'?

Ferdian Andi R

Muhaimin Iskandar

[inilah.com /Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta - Wacana soal jatah kursi menteri bagi parpol koalisi SBY-Boediono bukan isapan jempol. Buktinya, menyusul isyarat yang dilontarkan PKS, kini PKB juga gembor-gembor soal jatah kursi kabinet. Maka jelas sudah bahwa koalisi yang selama ini didengungkan tak lebih dari koalisi dagang sapi.

Sebulan menjelang pelantikan pemerintahan SBY-Boediono, dua parpol mitra koalisinya, PKS dan PKB, secara telanjang mengaku telah membuat kesepakatan soal jatah menteri. Tidak hanya itu, kedua partai itu juga telah menyiapkan kader untuk mengisi kabinet pemerintahan SBY-Boediono.

Jika PKS mengaku menyiapkan empat nama calon menteri ke SBY yang terdiri dari satu figur lama dan tiga figur baru, PKB menyiapkan 10 kader untuk membantu SBY dalam kabinet lima tahun ke depan. "Ada sekitar delapan hingga sepuluh kader yang siap dicalonkan. Mereka cukup profesional dan mumpuni, serta sudah berpengalaman," kata Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar di Semarang, Selasa (1/9).

Seperti PKS, PKB juga mengklaim mendapat jatah kursi kabinet SBY-Boediono. Meski begitu Muhaimin enggan menyebut secara detil pembagian kursi kabinet tersebut. Sebelumnya Humas DPP PKS Ahmad Mabruri juga menegaskan adanya kesepakatan antara PKS dengan SBY perihal jatah kursi kabinet.

"Jumlahnya dan 'siapa-siapa'-nya, saya tidak berhak untuk mengumumkan. Tetapi kesepakatannya memang ada. Kesepakatan tersebut boleh dibilang formal dan informal juga, karena ini satu paket dengan kontrak kerja sama sebelum pemilu presiden dulu," kata Mabruri.

Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman bahkan menyebutkan ada empat kader yang diusulkan menjadi menteri SBY-Boediono. Satu di antaranya merupakan figur lama dan tiga lainnya adalah figur baru. "Kami memiliki empat orang kader untuk diajukan sebagai menteri. Tetapi saya tidak bisa bicara lebih banyak perihal tersebut," kata Mahfudz Abdurrahman.

Namun berkembang informasi di publik bahwa empat pos menteri yang dibidik PKS itu adalah Menteri Sosial, Menkominfo, Menteri Pertanian, dan Menrsitek.

Sayangnya, perihal kesepakatan soal jatah menteri dalam koalisi SBY-Boediono dibantah secara tegas oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Menurut dia, tidak ada kontrak politik terkait pembagian jatah kursi kabinet. "Karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih," tegas Mubarok.

Dengan bantahan itu, pengakuan PKS dan PKB pun jadi paradoks. Apalagi dalam penyusunan kabinet, presiden terpilih telah menegaskan akan mengacu pada kabinet berbasiskan kabinet profesional. Artinya, kalaupun ada porsi untuk kalangan politisi, pastilah jatahnya sangat terbatas.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menegaskan, tidak menjadi soal bila pembagaian jatah kursi kabinet juga mengakomodasi pada peserta koalisi SBY-Boediono, asal dilakukan dalam koridor demokrasi. Namun menurut Siti, yang tidak wajar adalah apabila perburuan kursi kabinet itu dilakukan dengan segala cara. "Yang kita tolak, mengejar kursi kabinet dengan menghalalkan segala cara," kata Siti.

Meski demikian, Siti mengingatkan SBY untuk menghindarkan politik 'dagang sapi' dalam pembentukan kabinetnya. Jika belajar dari pengalaman saat membentuk kabinet 2004 lalu, harusnya SBY bisa melangkah dengan baik. "Semua kembali ke SBY. Jika dia firm dengan kebijakan pembentukan kabinet dengan koridor pembentukan pemerintahan bersih, pakta integritas, dan berbasis kinerja, maka tak ada politik 'dagang sapi' lagi," tegasnya.

Maka, sepertinya pengakuan dan persiapan PKS dan PKB tak lebih dari suatu upaya untuk menaikkan posisi tawar masing-masing partai terhadap presiden terpilih untuk mendelegasikan kadernya duduk dalam kabinet SBY-Boediono. Ini bisa dianggap wajar, karena kedua partai tersebut memang terlibat dalam pencalonan SBY-Boediono dalam Pemilu Presiden 2009 lalu.

Sebaliknya, manuver PKB dan PKS tersebut menjadi tak wajar, bila dimaksudkan sebagai sebagai upaya mendikte dan menekan presiden terpilih dalam membentuk kabinet pemerintahan. [P1]

Sumber : http://pemilu.inilah.com/berita/2009/09/02/150463/pks-pkb-berkoalisi-dagang-sapi/