Geliat Koalisi Gajah Bonsai PKS Cs

Raden Trimutia Hatta

INILAH.COM, Jakarta - Koalisi gajah yang terdiri Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI Perjuangan terus menekan KPU perihal sengketa raihan kursi DPR. Gabungan partai raksasa ini mendesak KPU menerapkan keputusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi terkait penetapan kursi tahap kedua. Upaya gamblang membonsai partai menengah.

Desakan tersebut memang tidak lagi main-main. Ketiga parpol tersebut sengaja membahas dan langsung membuat sikap terbuka. Dalihnya, agar penetapan kursi DPR tidak lagi berlarut-larut.

"Kalau keputusan MA yang sudah inkrah tidak dieksekusi, bagaimana kasus lainnya," kata Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu.

Sekadar diketahui, Mahkamah Agung pada 18 Juni lalu mengeluarkan peraturan No 15P/HUM/2009. Isi peraturan membatalkan Peraturan KPU No 15 Tahun 2009 pasal 22 huruf (c) dan pasal 23 ayat (1) dan (3) tentang Penghitungan Suara Tahap II. Bila keputusan ini ditetapkan, tidak tanggung-tanggung sejumlah parpol akan kehilangan banyak kursi. Dan yang menikmati tentu saja trio 'gajah' tersebut.

Tetapi, Komisi Pemilihan Umum tak bergeming. Apalagi belakangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang justru membenarkan penghitungan kursi tahap II yang dilakukan KPU. "KPU tetap harus melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung karena MA itu benteng terakhir," cetus Burhanuddin.

Perlawanan dari parpol menengah yang notabene bagian dari koalisi SBY pun bermunculan. PAN misalnya berharap KPU segera membuat SK soal penetapan kursi tahap II. "KPU harus segera membuat SK untuk penghitungan tahap satu dan dua sambil menunggu penghitungan tahap ketiga selesai. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilu, bukan hanya kepada caleg saja," ujar Wakil Sekjen DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.

Meski tidak menyoalkan pertemuan 3 parpol, PAN tetap meminta trio parpol itu menghormati parpol lain. "Menurut saya hal tersebut adalah hal biasa dalam kehidupan berpolitik, namun sebaiknya seluruh partai menghormati keputusan yang sudah ada. MK mempunyai kewenangan Khusus mengenai permasalahan ini dan putusannya sesuai dengan UUD," cetusnya.

Kritikan keras pun meluncur dari kubu PPP. Apa yang dilakukan Demokrat cs makin membuat mitra koalisi SBY benar-benar dipermainkan.

"Bisa dikatakan, manuver itu semacam pantun berbalas yang sifatnya lebih personal ketimbang institusional," kata Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy.

Menurut pria yang akrab dipanggil Romi ini, manuver Demokrat cs tersebut lebih murni bermuatan politis. Langkah itu sengaja diambil sebagai upaya menekan parpol koalisi menjelang terbentuknya kabinet baru.

"Di sini terlihat kebenaran pernyataan Mubarok bahwa memang yang mendekat ke SBY adalah Golkar dan PDIP, bukan sebaliknya. Meski itu juga adalah suatu yang sah dalam dinamika politik nasional," keluh Romi.

Senada dengan PPP, PKS berpendapat jika keputusan MA yang dipilih maka KPU berarti telah jelas melanggar UUD. Konsekuensinya, semua anggota KPU akan diusulkan untuk diganti. "Karena itulah, kami tidak yakin KPU mengabulkan meskipun ketiga partai besar. Lagipula, mereka yang mendesak itu sifatnya hanya inisiasi personal, bukan atas nama partai," beber Wasekjen DPP PKS Agoes Purnomo.

Aksi trio gajah ini dinilai peneliti Cetro, Refly Harun, sebagai upaya yang tidak bertanggung jawab. Desakan tersebut hanya akan menimbulkan kekisruhan politik terus menerus. "Bisa dibayangkan kalau ada perubahan kursi lagi yang luar biasa," jelas Refly.

Penafsiran putusan MA, lanjut Refly, tidak lazim digunakan dalam pemilu manapun. Amar putusan MA juga dianggap tidak jelas memberi panduan bagi KPU. Belum lagi, secara eksistensi putusan, dengan adanya putusan MK maka putusan MA dengan sendirinya tidak berlaku.

"Karena undang-undang lebih tinggi dari putusan KPU, maka dengan sendirinya KPU harus mengikuti undang-undang berdasarkan tafsir dari MK," beber Refly.

Kini, bola panas ada di tangan KPU. Tentunya, makin cepat mengambil keputusan maka makin cepat pula kejelasan terkait jumlah kursi legislatif. "KPU harus segera memastikan, putusan mana yang akan digunakan MA atau MK," pinta Wasekjen PAN Viva Yoga. [ton]

Sumber : http://www.inilah.com/berita/politik/2009/09/01/149820/geliat-koalisi-gajah-bonsai-pks-cs/